Jadi Korban Pemerasan Pegawai KPK Gadungan, Sahroni Ungkap Kronologi hingga Pemberian Uang Rp 300 Juta

LintasWarganet.com – 10 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni baru-baru ini mengungkap detail lengkap mengenai kasus pemerasan yang menimpanya. Menurut keterangan yang disampaikannya, semua berawal ketika seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul secara tak terduga di kantor DPR tempat Sahroni bekerja.

Pria tersebut menyatakan bahwa Sahroni sedang menjadi subjek penyelidikan KPK dan menuntut agar ia menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk “pembayaran” untuk menghindari proses hukum. Sahroni menolak permintaan tersebut, namun pelaku kemudian mengancam akan melaporkan namanya kepada atasan serta mengancam reputasinya.

Berikut kronologi singkat yang diuraikan oleh Sahroni:

1. Hari pertama: Pelaku datang ke kantor DPR, memperkenalkan diri sebagai petugas KPK dan menyampaikan adanya dugaan pelanggaran.
2. Hari kedua: Setelah penolakan Sahroni, pelaku mengirimkan surat ancaman yang menuntut pembayaran uang tunai.
3. Hari ketiga: Sahroni memutuskan untuk menyerahkan uang demi menghindari kerusakan lebih lanjut pada kariernya. Ia mentransfer sebesar Rp300.000.000 melalui rekening yang diberikan pelaku.
4. Hari keempat: Pelaku menghilang setelah menerima uang, tanpa memberikan bukti apapun terkait penyelidikan.
5. Hari kelima: Sahroni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan KPK, menegaskan bahwa orang yang menghubungi bukanlah pegawai resmi KPK.

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian telah membuka penyelidikan untuk mengidentifikasi jaringan di balik aksi penipuan tersebut. Sementara itu, KPK resmi membantah keterlibatan pegawainya dalam kasus ini dan menegaskan bahwa tidak ada prosedur pemerasan atau penyitaan uang oleh institusinya.

Kasus ini menambah deretan insiden penipuan yang menargetkan pejabat publik dengan modus “pegawai KPK palsu”. Para ahli menyarankan agar pejabat dan masyarakat umum lebih waspada terhadap panggilan atau surat resmi yang tidak dapat diverifikasi, serta selalu mengonfirmasi keabsahan identitas melalui jalur resmi sebelum mengambil tindakan apapun.