Kasus Korupsi TIK Lombok Timur: Kuasa Hukum Sebut Kerugian Negara Rp 9,2 Miliar Tak Terbukti

LintasWarganet.com – 09 April 2026 | Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur membuka sejumlah fakta yang menodai dakwaan jaksa. Persidangan yang dipimpin hakim pada hari Rabu, 5 April 2024, menyoroti kurangnya bukti kuat terkait tuduhan kerugian negara senilai Rp 9,2 miliar.

Berikut rangkuman temuan penting dalam persidangan:

Alasan kuasa hukum terdakwa: Kuasa hukum menegaskan bahwa angka kerugian sebesar Rp 9,2 miliar belum terbukti secara teknis dan tidak ada dokumen yang secara jelas mengaitkan nilai tersebut dengan tindakan terdakwa.
Proses pengadaan: Penyelidikan menunjukkan bahwa prosedur pengadaan TIK mengikuti pedoman yang berlaku, termasuk penggunaan e‑procurement dan evaluasi teknis oleh tim ahli.
Dokumen pendukung: Jaksa tidak dapat menyajikan dokumen audit independen yang mengkonfirmasi selisih nilai antara kontrak dan realisasi fisik barang.
Testimoni saksi: Beberapa saksi internal Dinas Pendidikan menyatakan tidak ada indikasi manipulasi harga atau pemberian keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berpegang pada tuduhan bahwa terdapat indikasi penyimpangan anggaran, namun hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk mengajukan bukti tambahan. Hingga kini, tidak ada keputusan akhir terkait nilai kerugian yang disebutkan.

Implikasi kasus ini meluas ke tiga aspek utama:

Kepercayaan publik: Kasus korupsi di sektor pendidikan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Pengawasan pengadaan: Menunjukkan perlunya penguatan mekanisme audit dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penegakan hukum: Jika terbukti tidak ada kerugian, hal ini dapat menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Pengamat hukum menilai bahwa proses persidangan ini akan menjadi tolok ukur efektivitas sistem peradilan dalam menilai dugaan korupsi yang melibatkan nilai uang besar namun bukti material yang masih dipertanyakan.