LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 09 April 2026 | Istana Kepresidenan menegaskan pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tanggal 8 April 2026 bahwa tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun nonsubsidi mulai 1 April 2026. Keputusan ini diambil setelah koordinasi intensif antara Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta tokoh politik senior Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap dijaga untuk melindungi daya beli rakyat kecil. “Kita pertahankan harga BBM subsidi, karena itu adalah kebutuhan pokok masyarakat yang paling rentan,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana. Ia menambahkan bahwa pasokan BBM dalam negeri masih kuat meski situasi geopolitik dunia, khususnya konflik antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran, menimbulkan tekanan pada pasar energi global.
Evaluasi Harga BBM Nonsubsidi
Menteri Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, meliputi RON 92, RON 95, RON 98, dan solar Pertamina Dex. “Kami masih dalam fase exercise. Perhitungan sedang dilakukan bersama Pertamina serta beberapa perusahaan swasta,” jelas Bahlil dalam keterangan pers setelah meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bolon, Karanganyar, Jawa Tengah pada 26 Maret 2026.
Menurut Bahlil, keputusan akhir akan menunggu hasil perhitungan yang mencakup faktor harga acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price – ICP). “Jika harga ICP dapat turun, maka tekanan pada harga BBM nonsubsidi akan berkurang dan kami dapat menahan kenaikan harga,” ungkapnya. Harapannya, penurunan ICP akan mengurangi kebutuhan penyesuaian harga di dalam negeri.
Kondisi Pasokan LPG dan Impor BBM
Selain BBM, pemerintah juga melaporkan kondisi stabilitas pasokan LPG nasional. Bahlil menegaskan bahwa cadangan LPG kini sudah mencukupi lebih dari 10 hari, setelah sebelumnya mengalami tekanan pada awal tahun. “Kapal pengangkut LPG tambahan akan segera tiba untuk memperkuat stok, sehingga tidak ada gangguan pasokan bagi konsumen,” katanya.
Dalam hal impor, kementerian menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor solar, melainkan fokus pada impor bensin sekitar 20‑22 juta kiloliter per tahun. Kebijakan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian energi dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rawan geopolitik, seperti Selat Hormuz.
Langkah Pemerintah Menghadapi Fluktuasi Harga Global
- Menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga setidaknya akhir tahun 2026.
- Melakukan perhitungan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk menentukan apakah penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan.
- Mendorong penurunan harga ICP melalui koordinasi dengan produsen minyak domestik dan pemantauan pasar internasional.
- Memperkuat cadangan LPG nasional dengan menambah kapal pengangkut dan meningkatkan kapasitas penyimpanan.
- Mengurangi ketergantungan impor solar dan memfokuskan impor pada bensin yang memiliki volatilitas harga lebih rendah.
Dalam konteks kebijakan pembatasan pembelian BBM, Bahlil menyebutkan bahwa pembatasan masih menjadi opsi untuk menjaga konsumsi dalam negeri. Namun, keputusan akhir masih menunggu hasil kajian menyeluruh yang melibatkan aspek ekonomi rumah tangga, ketersediaan pasokan, serta stabilitas pasar energi.
Kesimpulannya, pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi per 1 April 2026 dan masih meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Dengan pasokan BBM dan LPG yang masih kuat, serta harapan penurunan harga minyak mentah, kebijakan ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasar energi nasional.