Menaker Lantik 12 Pejabat, Tekankan Jabatan sebagai Amanah dan Pelayanan Publik

LintasWarganet.com – 08 April 2026 | Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada lebih dari 155 juta tenaga kerja Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) secara resmi melantik 12 pejabat struktural pada hari ini. Acara pelantikan berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi serta perwakilan serikat pekerja.

Menaker menekankan bahwa setiap jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan komitmen kuat terhadap kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa aparat Kementerian Ketenagakerjaan harus mampu memberikan layanan yang responsif, berkualitas, serta berdampak nyata bagi para pencari kerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Berikut adalah rangkaian jabatan yang dilantik beserta tanggung jawab utama masing‑masing:

• Direktur Jenderal Pengembangan Ketenagakerjaan – mengkoordinasikan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
• Direktur Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia – mengawasi penempatan tenaga kerja domestik dan luar negeri serta menjamin hak‑hak pekerja.
• Direktur Jenderal Ketenagakerjaan – bertanggung jawab atas regulasi, kebijakan, dan supervisi pasar kerja.
• Direktur Jenderal Kesejahteraan Sosial – memfokuskan upaya pada perlindungan sosial bagi pekerja informal.
• Kepala Biro Administrasi Umum – mengelola sumber daya internal Kementerian.
• Kepala Biro Hukum – memastikan kepatuhan regulasi dalam semua kebijakan ketenagakerjaan.
• Kepala Biro Hubungan Industrial – memperkuat dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
• Kepala Biro Pengembangan SDM – mengoptimalkan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian.
• Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagakerjaan – menyediakan data akurat untuk perumusan kebijakan.
• Kepala Subdirektorat Pengawasan Ketenagakerjaan – menegakkan standar kerja yang aman dan layak.
• Kepala Subdirektorat Kebijakan Strategis – merancang strategi jangka panjang sektor ketenagakerjaan.
• Kepala Subdirektorat Kemitraan Publik‑Privat – memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

Menaker mengingatkan bahwa tantangan pasar kerja yang terus berubah menuntut inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta setiap pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, meningkatkan transparansi, serta mempercepat penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan melalui layanan digital dan mekanisme yang lebih efisien.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat peranannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui tenaga kerja yang produktif, terampil, dan terjamin haknya.