Menilai Rapor Australia dalam Kebijakan Pelarangan Media Sosial

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Pemerintah Australia baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan melarang akses ke sejumlah platform media sosial yang dianggap berisiko bagi anak-anak dan remaja. Kebijakan ini menjadi sorotan internasional karena menandai salah satu upaya paling komprehensif di dunia Barat untuk mengatasi bahaya digital, termasuk penyebaran konten eksploitasi, hoaks, dan penargetan iklan berbahaya.

Sementara itu, Indonesia pada 28 Maret 2026 resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut menargetkan delapan platform media sosial dengan pembatasan khusus, bertujuan melindungi generasi muda dari ancaman online.

Berikut ini adalah penilaian rapor Australia berdasarkan beberapa dimensi utama kebijakan pelarangan media sosial:

• Landasan Hukum: Australia mengandalkan Undang‑Undang Keamanan Digital 2023 yang memberikan wewenang kepada Komisi Komunikasi untuk memblokir layanan yang melanggar standar perlindungan anak.
• Ruang Lingkup Platform: Pada awal 2025, pemerintah menambahkan TikTok, Snapchat, dan beberapa aplikasi berbagi video ke dalam daftar larangan, dengan rencana peninjauan tahunan.
• Metode Penegakan: Blokir teknis dilakukan melalui penyedia layanan internet (ISP) serta pengawasan aktif oleh badan regulator. Pelanggaran dapat dikenai denda hingga AUD 500.000 per hari.
• Dampak Sosial‑Ekonomi: Penelitian independen menunjukkan penurunan 12% kasus cyberbullying pada remaja berusia 13‑17 tahun, namun terdapat keluhan dari sektor kreator konten tentang kehilangan pasar.
• Kebebasan Berekspresi: Lembaga hak asasi manusia menilai kebijakan masih berisiko mengekang kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks penyebaran informasi politik yang sah.

Jika dibandingkan dengan PP TUNAS di Indonesia, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penting:

• Indonesia juga menerapkan pembatasan pada delapan platform, namun lebih menekankan pada filter konten dan verifikasi usia daripada pemblokiran total.
• Australia mengandalkan denda berat untuk penegakan, sementara Indonesia mengandalkan kerja sama dengan penyedia layanan untuk penyaringan otomatis.
• Kedua negara menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas, namun Australia lebih agresif dalam menutup akses, sedangkan Indonesia mencari keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan berinternet.

Secara keseluruhan, kebijakan Australia menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi anak dari ancaman digital, namun harus terus memperhatikan mekanisme pengawasan yang transparan serta mitigasi dampak ekonomi pada pelaku digital. Evaluasi berkelanjutan dan dialog internasional, khususnya dengan negara‑negara di kawasan Asia‑Pasifik, akan menjadi kunci untuk menyempurnakan regulasi ini.