Iran: Hak Eksklusif Pengendalian Selat Hormuz Harus Diserahkan ke Negara Pesisir

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media, Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, menegaskan bahwa hak eksklusif untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz harus diserahkan sepenuhnya kepada negara‑negara pesisir yang berbatasan dengan selat tersebut.

Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, menjadi jalur strategis bagi hampir satu pertiga perdagangan minyak dunia. Selama beberapa dekade, Iran mengklaim otoritas penuh atas selat ini, termasuk kemampuan untuk menutup atau membatasi pergerakan kapal laut bila dianggap perlu.

Kajali menekankan bahwa kontrol semacam itu seharusnya berada di bawah koordinasi bersama negara‑negara pesisir, seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan Bahrain, sesuai dengan prinsip hukum laut internasional yang menekankan kepentingan kolektif dan keamanan maritim.

Ia menambahkan bahwa penyerahan hak eksklusif akan mengurangi ketegangan regional, meningkatkan transparansi, serta membuka peluang kerja sama dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. “Pengelolaan bersama akan memperkuat keamanan jalur perdagangan global tanpa mengorbankan kedaulatan masing‑masing negara,” ujar Kajali.

Para pengamat menilai pernyataan ini dapat menjadi sinyal bagi Tehran untuk meredam tuduhan penggunaan taktik pemerasan energi yang sering muncul dalam hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Jika Iran mengalihkan kontrol, kemungkinan akan terjadi penurunan tarif asuransi kapal dan peningkatan kepercayaan investor dalam sektor energi.

• Negara‑negara pesisir yang terlibat: Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain.
• Manfaat potensial: keamanan maritim yang lebih baik, penurunan risiko konflik, peningkatan stabilitas harga minyak.
• Risiko: perbedaan kebijakan nasional dapat menimbulkan kebuntuan koordinasi.

Meski demikian, tidak ada kepastian apakah langkah ini akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Iran masih harus menegosiasikan mekanisme teknis dan legal dengan negara‑negara tetangga serta memastikan bahwa kepentingan strategisnya tidak terancam.