LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 07 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kembali memicu gejolak politik internasional pada Minggu malam (5 April 2026) dengan mengeluarkan ancaman keras kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, menegaskan bahwa pada Selasa 7 April 2026, infrastruktur kritis Iran seperti pembangkit listrik dan jembatan akan menjadi target serangan jika jalur pelayaran tidak dibuka.
“Hari Selasa akan menjadi Hari Pembangkit Listrik, dan Hari Jembatan, semuanya dikemas jadi satu, di Iran. Tidak akan ada hari yang seperti ini! Buka Selat Keparat itu, dasar bajingan gila, atau kalian akan hidup di Neraka,” kata Trump dalam bahasa yang memancing kemarahan internasional.
Reaksi Politik Dalam Negeri AS
Langkah Trump langsung menuai kecaman keras dari kalangan politisi lintas partai. Mantan sekutu setia, Rep. Marjorie Taylor Greene (R) yang sebelumnya dikenal mendukung kebijakan presiden, kini menegaskan bahwa anggota pemerintahan yang menyebut diri Kristen harus meminta ampun dan berhenti menyembah Trump. “Saya mengenal kalian semua dan dia, dan dia sudah gila, serta kalian semua terlibat dalam serangan AS,” tulis Greene dalam postingannya pada Senin 6 April 2026.
Sementara itu, pemimpin minoritas Senat Demokrat, Chuck Schumer, menyebut pernyataan Trump sebagai tindakan “orang gila yang kehilangan akal sehat” dan membandingkannya dengan suasana Paskah yang seharusnya damai. Senator independen Bernie Sanders menambahkan bahwa Trump adalah figur “berbahaya dan tidak stabil secara mental” serta menyerukan tindakan cepat Kongres untuk menghentikan eskalasi konflik.
Di antara usulan legislatif, Senator Chris Murphy (D) mengusulkan agar kabinet Trump bekerja sama dengan pakar konstitusi untuk mengaktifkan Amandemen ke-25, yang memungkinkan pemakzulan presiden secara cepat. Meskipun peluangnya kecil, Murphy menulis, “Jika saya berada di Kabinet Trump, saya akan menghabiskan Paskah dengan menelepon pengacara konstitusi tentang Amandemen ke-25. Ini sangat tidak waras. Ia telah membunuh ribuan orang. Ia akan membunuh ribuan orang lagi.”
Reaksi Internasional dan Dampak Kemanusiaan
Iran menanggapi ancaman tersebut dengan menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz hanya akan dipertimbangkan setelah menerima kompensasi atas kerusakan perang, termasuk biaya transit yang diatur oleh rezim hukum baru. Meja komunikasi Iran di PBB menilai ancaman Trump sebagai bukti keinginan melakukan kejahatan perang. Juru bicara presiden Iran, Mehdi Tabatabaei, mengkritik bahasa kasar Trump sebagai omong kosong yang dipicu keputusasaan.
Konflik di kawasan tersebut telah menelan lebih dari 3.500 korban jiwa sejak akhir Februari 2026, termasuk serangan militer AS ke jembatan terbesar di Iran pada 2 April yang menewaskan minimal delapan orang dan melukai 95 lainnya. Lebih dari 4 juta orang mengungsi di Iran dan Lebanon, sementara harga minyak dunia melambung akibat penutupan sebagian jalur pelayaran penting.
Langkah Diplomatik dan Prospek Kedepan
Para mediator internasional, termasuk perwakilan dari PBS, melaporkan adanya perkembangan yang mengarah pada gencatan senjata, namun Trump terus memperpanjang tenggat waktu dan menambah tekanan dengan ultimatum baru. Senator Ro Khanna (D-CA) menilai bahwa retorika Trump menelantarkan pasukan AS yang berada di wilayah tersebut, sementara Senator Tim Kaine (D-VA) menekankan bahwa bahasa “memalukan dan kekanak-kanakan” meningkatkan risiko bagi personel militer Amerika.
Di tengah ketegangan, Menteri Kebudayaan Iran, Reza Salihi‑Amiri, menyatakan bahwa fenomena Trump sulit dianalisis secara penuh oleh masyarakat kedua negara. Sementara itu, media internasional mencatat bahwa ancaman terbaru ini bukan yang pertama; sebelumnya Trump telah mengeluarkan beberapa ultimatum serupa untuk membuka Selat Hormuz, menambah beban diplomatik pada proses perdamaian.
Dengan tekanan politik domestik yang kian memuncak dan dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan, masa depan konflik di Selat Hormuz tetap tidak pasti. Pemerintah AS dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan kebijakan konfrontatif atau mengalihkan fokus pada negosiasi damai yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Iran, Israel, dan negara-negara penyalur energi global.