KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil Pikap Agrinas
KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil Pikap Agrinas

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil Pikap Agrinas

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Sejumlah massa di depan Gedung DPR RI pada hari Jumat menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi terkait rencana impor 105.000 unit mobil pikap yang akan dibeli oleh Agrinas Pangan, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang agribisnis.

Agrinas mengumumkan pada awal tahun ini rencana impor massal kendaraan niaga dengan tujuan memperkuat logistik distribusi hasil pertanian ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, muncul indikasi adanya praktik tidak wajar dalam proses pengadaan, antara lain penetapan harga yang jauh di atas standar pasar internasional serta dugaan pemberian uang suap kepada oknum pejabat untuk memuluskan proses perizinan.

Kelompok aktivis dan organisasi masyarakat sipil menyiapkan petisi yang menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR serta pelaksanaan audit investigatif segera. Mereka menyoroti beberapa poin utama:

  • Penetapan harga import yang tidak transparan.
  • Potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dan pihak swasta.
  • Risiko kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala KPK, Fahri Rachman, dalam konferensi pers singkat menyatakan bahwa KPK akan meninjau laporan yang masuk dan siap melakukan penyelidikan jika ditemukan bukti yang cukup. “Kami tidak akan menutup mata terhadap dugaan korupsi yang melibatkan aset negara,” ujar Fahri.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Riza Patria, menanggapi bahwa DPR akan mempertimbangkan pembentukan Pansus khusus untuk mengkaji kasus ini secara mendalam, sekaligus meminta koordinasi dengan KPK untuk memastikan proses investigasi berjalan cepat dan objektif.

Jika terbukti, kasus ini dapat menimbulkan implikasi signifikan bagi kebijakan impor kendaraan niaga, serta menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan pengadaan barang pemerintah. Masyarakat berharap adanya akuntabilitas yang kuat demi melindungi kepentingan fiskal negara.