Menhub Dudy Tunda Kenaikan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Harga Avtur

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Menhub Dudy Purwagandhi mengumumkan penundaan pembahasan kenaikan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat setelah terjadi lonjakan tajam harga bahan bakar avtur. Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi maskapai penerbangan menyesuaikan operasional mereka sebelum beban biaya tambahan dibebankan kepada penumpang.

Harga avtur nasional dalam beberapa minggu terakhir mencatat kenaikan lebih dari 20 persen akibat fluktuasi pasar global dan penyesuaian nilai tukar rupiah. Kenaikan tersebut memaksa maskapai mengeluarkan biaya operasional yang lebih tinggi, terutama pada rute-rute domestik yang sensitif terhadap harga tiket.

Dalam pernyataannya, Menhub menekankan bahwa penetapan TBA harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan kemampuan daya beli konsumen. Oleh karena itu, diskusi mengenai penyesuaian tarif akan dijadwalkan kembali setelah data harga avtur stabil dan dampaknya dapat dianalisis secara menyeluruh.

Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Menhub:

• Penundaan sementara pembahasan kenaikan TBA untuk mencegah beban harga tiket yang terlalu tinggi.
• Monitoring terus-menerus terhadap harga avtur dan dampaknya pada biaya operasional maskapai.
• Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data ekonomi dan sosial.
• Koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta regulator penerbangan guna menjaga stabilitas tarif.

Para pelaku industri, termasuk Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (Ampi), menyambut langkah ini sebagai upaya menghindari tekanan inflasi pada sektor transportasi udara. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Jika harga avtur kembali stabil, diperkirakan pembahasan kenaikan TBA akan dilanjutkan dalam rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta perwakilan maskapai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan konsumen, industri, dan pemerintah.