LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Jumat, 4 April 2026 – Hubungan diplomatik antara Sudan Selatan dan Djibouti mengalami kemerosotan tajam setelah serangkaian insiden yang memicu kecemasan di kalangan komunitas internasional. Kedua negara, yang sebelumnya menjalin kerja sama di bidang keamanan maritim dan perdagangan lintas batas, kini terjebak dalam perselisihan yang melibatkan isu kedaulatan, akses pelabuhan, serta tuduhan campur tangan politik.
Ketegangan dimulai ketika pemerintah Djibouti mengumumkan rencana memperluas fasilitas pelabuhan di Tadjourah, sebuah proyek yang menurut pejabat Sudan Selatan dapat mengancam kepentingan ekonomi negara tersebut. Sudan Selatan mengklaim bahwa perluasan ini akan memperketat kontrol Djibouti atas jalur transportasi darat dan laut yang menjadi jalur utama bagi ekspor minyak dan hasil pertanian Sudan Selatan ke pasar internasional.
Sejarah Hubungan Kedua Negara
Hubungan Sudan Selatan–Djibouti berakar pada era pasca‑independensi Sudan Selatan pada tahun 2011. Pada awalnya, Djibouti menawarkan akses pelabuhan bebas bagi barang‑barang Sudan Selatan, mengingat negara ini tidak memiliki akses langsung ke laut. Kerja sama ini meliputi perjanjian transit, pelatihan keamanan maritim, dan bantuan teknis dalam pengelolaan infrastruktur logistik.
Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika geopolitik di kawasan Horn of Africa berubah. Djibouti, yang menjadi rumah bagi pangkalan militer beberapa negara besar, mulai memanfaatkan posisinya untuk memperkuat pengaruh politik di wilayah sekitarnya. Sudan Selatan, yang masih berjuang mengatasi konflik internal dan krisis ekonomi, merasa terpinggirkan dalam negosiasi baru yang melibatkan kepentingan strategis Djibouti.
Pernyataan Resmi dan Tuduhan Timbal Balik
Pada tanggal 2 April 2026, Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Dr. James K. Malual, menyatakan dalam konferensi pers, “Djibouti telah melanggar perjanjian transit yang telah disepakati bersama. Upaya mereka memperluas pelabuhan secara unilateral mengancam kelangsungan ekonomi kami dan menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan regional.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Djibouti, Aisha Hassan, menegaskan, “Proyek perluasan pelabuhan Tadjourah merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional yang transparan dan terbuka untuk semua mitra dagang, termasuk Sudan Selatan. Tuduhan intervensi politik tidak berdasar dan hanya bertujuan mengalihkan perhatian dari kebijakan domestik kami.”
Dampak Ekonomi dan Keamanan
Para analis menilai bahwa ketegangan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kedua negara. Dari sisi ekonomi, Sudan Selatan bergantung pada pelabuhan Djibouti untuk menyalurkan lebih dari 70% ekspor minyaknya. Jika akses ini dibatasi, pemerintah Juba diperkirakan akan kehilangan pendapatan sebesar miliaran dolar AS setiap tahunnya.
Di bidang keamanan, ketegangan berpotensi memicu peningkatan aktivitas kelompok militan di wilayah perbatasan. Kedua negara telah berkoordinasi dalam operasi anti‑piracy di Laut Merah, namun perselisihan politik dapat mengurangi efektivitas kerja sama tersebut.
Respons Komunitas Internasional
- Uni Afrika menyerukan dialog konstruktif antara kedua negara dan menawarkan mediasi melalui Komisi Perselisihan Afrika.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya menjaga jalur perdagangan bebas untuk mencegah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.
- Negara‑negara donor, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengingatkan bahwa bantuan keuangan dapat ditangguhkan bila konflik berlanjut.
Langkah Selanjutnya
Para pengamat menyarankan beberapa langkah konkret untuk meredakan ketegangan. Pertama, pembentukan komite bilateral yang melibatkan pejabat senior dari kedua negara untuk meninjau kembali perjanjian transit dan menyesuaikannya dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Kedua, penetapan zona ekonomi khusus (KEK) di sekitar pelabuhan Tadjourah yang memberi hak istimewa bagi perusahaan Sudan Selatan, sekaligus menjamin kontrol Djibouti atas keamanan dan regulasi.
Selain itu, penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi di Addis Ababa pada bulan Mei 2026 diharapkan dapat menjadi forum bagi pihak‑pihak terkait untuk menemukan solusi damai. Jika dialog berhasil, kedua negara berpotensi memperkuat kerjasama tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga dalam inisiatif energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat.
Ketegangan antara Sudan Selatan dan Djibouti menggarisbawahi betapa pentingnya diplomasi preventif dalam mengelola persaingan kepentingan regional. Dengan melibatkan aktor internasional dan menegosiasikan kebijakan yang adil, kedua negara dapat menghindari eskalasi yang berpotensi merugikan stabilitas Horn of Africa secara keseluruhan.