Meta Minta Perpanjangan Waktu untuk Bahas PP Tunas dengan Komdigi
Meta Minta Perpanjangan Waktu untuk Bahas PP Tunas dengan Komdigi

Meta Minta Perpanjangan Waktu untuk Bahas PP Tunas dengan Komdigi

LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina, Meta Berni Moestafa, menyampaikan permohonan perpanjangan waktu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) untuk melanjutkan pembahasan Program Pengembangan Tunas (PP Tunas).

PP Tunas merupakan inisiatif bersama yang bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital, khususnya bagi generasi muda di kedua negara. Pembahasan awal dijadwalkan pada awal bulan ini, namun Meta mengindikasikan bahwa masih diperlukan waktu tambahan untuk menyelaraskan agenda, menyiapkan data pendukung, serta mengkonsolidasikan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Dalam pernyataannya, Meta menekankan pentingnya:

  • Penyesuaian jadwal yang fleksibel agar semua pihak dapat berpartisipasi secara maksimal.
  • Penyediaan data lengkap mengenai kebutuhan pelatihan dan infrastruktur digital di wilayah masing-masing.
  • Penguatan koordinasi lintas kementerian guna memastikan keberlanjutan program.

Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dipimpin oleh Menteri Budi Arie Setiadi, menyambut baik permohonan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk meninjau ulang timeline yang ada. Menteri Setiadi menambahkan bahwa keberhasilan PP Tunas sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan.

Jika perpanjangan waktu disetujui, diharapkan pembahasan dapat dilanjutkan pada pertengahan Mei dengan agenda yang lebih terstruktur, meliputi:

  1. Evaluasi capaian fase pertama PP Tunas.
  2. Penentuan prioritas pelatihan berbasis kebutuhan industri.
  3. Penyusunan mekanisme pendanaan dan pengawasan implementasi.

Pengajuan perpanjangan ini mencerminkan dinamika proses kebijakan publik yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Meta menutup pernyataannya dengan harapan bahwa penjadwalan ulang akan memberikan ruang yang cukup bagi semua pihak untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.