KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati
KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati

KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati

LintasWarganet.com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan praktik pemerasan yang melibatkan penyerahan uang pendaftaran bagi perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penyidikan ini dipicu setelah aparat KPK berhasil menangkap Sudewo, mantan Bupati Pati yang kini berada dalam status nonaktif.

Berikut rangkaian kronologis yang telah terungkap sampai saat ini:

  • April 2023: KPU Kabupaten Pati mengumumkan jadwal pendaftaran perangkat desa. Sebagian calon melaporkan adanya tekanan untuk menyerahkan uang tambahan kepada pihak tertentu.
  • Mei 2023: Beberapa saksi mengajukan laporan ke kepolisian setempat, yang kemudian meneruskan kasus ini ke KPK.
  • Juli 2023: KPK melakukan penyelidikan awal dan menemukan indikasi keterlibatan mantan Bupati Sudewo.
  • September 2023: Tim penyidik KPK menangkap Sudewo dalam operasi bersama Polri di daerah Pati.
  • Oktober 2023 – kini: Penyidikan lanjutan sedang berlangsung, dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti keuangan, dan audit dokumen resmi pendaftaran.

Penangkapan Sudewo menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat dan tokoh politik setempat. Sementara sebagian warga menyambut langkah tegas KPK sebagai upaya pencegahan korupsi di tingkat desa, beberapa pejabat daerah menilai bahwa proses hukum harus berjalan transparan dan tidak mempengaruhi pemilihan perangkat desa yang akan datang.

KPK menegaskan bahwa investigasi ini tidak hanya berfokus pada individu, melainkan juga pada jaringan yang memungkinkan praktik pemerasan tersebut terjadi. Tim penyidik telah memeriksa alur keuangan, termasuk rekening pribadi dan korporasi yang diduga menjadi perantara dana.

Jika terbukti, kasus ini dapat berimplikasi pada revisi regulasi pendaftaran perangkat desa, penegakan sanksi administratif yang lebih tegas, serta peningkatan pengawasan atas proses politik di tingkat desa. KPK juga berjanji akan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses demokratis, agar tidak lagi menjadi korban praktik serupa.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan nama-nama tersangka lain atau detail jumlah uang yang diperkirakan terlibat. Penyidikan diperkirakan akan berlanjut selama beberapa minggu ke depan, dengan harapan dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terkait.