Jaksa Tepis Keterangan Nadiem Makarim dalam Sidang, Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Jaksa Penuntut Umum menolak keterangan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim pada persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya‑jawab, jaksa menegaskan bahwa pernyataan Nadiem tidak memenuhi kriteria bukti yang dapat dijadikan dasar hukum karena tidak selaras dengan temuan investigasi.

Kasus ini bermula pada 2022 ketika Kejaksaan Agung mengawasi proses pengadaan lima juta unit Chromebook untuk kebutuhan pendidikan di sejumlah daerah. Penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan rekomendasi agar prosedur pengadaan diperketat dan ada audit independen. Namun, menurut jaksa, rekomendasi tersebut tidak pernah diimplementasikan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Selama persidangan, Nadiem menyampaikan bahwa dirinya hanya menerima laporan singkat terkait pengadaan tersebut dan tidak terlibat dalam keputusan teknis maupun keuangan. Jaksa menanggapi dengan menyoroti bahwa Nadiem seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengingat posisinya sebagai kepala kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi pendidikan.

Jaksa menambahkan bahwa fakta‑fakta yang terungkap selama penyidikan, termasuk dokumen tender yang tidak transparan dan perubahan spesifikasi secara sepihak, bertentangan dengan pernyataan Nadiem. Oleh karena itu, keterangan tersebut dianggap tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar pembelaan.

Pengadilan memutuskan untuk menolak keterangan tersebut dan melanjutkan proses penyidikan terhadap para tersangka yang diduga menerima gratifikasi serta memanipulasi nilai kontrak. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya pelaksanaan rekomendasi BPK sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

Berbagai pihak menilai keputusan jaksa sebagai sinyal tegas bahwa pejabat publik tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya dalam pengawasan pengadaan barang. Organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi penuh dan audit independen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik di masa mendatang.