DPR Tegaskan Pengesahan RUU Masyarakat Adat Bukti Konkret Amanat Konstitusi Dijalankan

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi bukti nyata bahwa amanat konstitusi terkait hak-hak adat telah dijalankan. Pengesahan tersebut merupakan hasil diskusi panjang antara fraksi, pakar hukum, serta perwakilan komunitas adat di seluruh Indonesia.

Latar Belakang Konstitusional

UUD 1945 pada pasal 18B menegaskan bahwa negara mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat beserta kebudayaannya. Selama bertahun‑tahun, implementasi pasal tersebut masih dipertanyakan karena belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur hak atas tanah, kearifan lokal, serta mekanisme partisipasi politik masyarakat adat.

Proses Penyusunan RUU

RUU Masyarakat Adat mulai disusun pada tahun 2017 setelah pembentukan Tim Kerja Nasional yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan LSM yang bergerak di bidang hak adat. Draft awal mengalami beberapa revisi signifikan, termasuk penambahan pasal tentang:

• Pengakuan hak ulayat dan hak kolektif atas tanah
• Perlindungan budaya, bahasa, dan sistem hukum adat
• Partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan daerah
• Pengawasan independen melalui lembaga khusus yang melaporkan pelaksanaan kebijakan adat ke DPR

Pernyataan DPR

Ketua DPR, Irwan Jaya, dalam sidang pleno menyatakan, “Pengesahan RUU ini menunjukkan komitmen legislatif untuk menegakkan amanat konstitusi. Kami berharap implementasinya dapat memberikan kepastian hukum bagi jutaan orang adat di Indonesia dan sekaligus melestarikan warisan budaya yang tak ternilai.”

Beberapa anggota fraksi lain, termasuk Fraksi Partai Nasional dan Fraksi Koalisi Hijau, menambahkan bahwa RUU ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait perlindungan hak adat.

Implikasi bagi Masyarakat Adat

Dengan terserapnya RUU ke dalam undang‑undang, masyarakat adat diharapkan memperoleh:

1. Jaminan kepemilikan tanah yang diakui secara hukum nasional
2. Pengakuan resmi atas sistem hukum adat dalam penyelesaian sengketa
3. Fasilitas pendanaan untuk pelestarian bahasa dan kebudayaan lokal
4. Kesempatan berpartisipasi dalam proses perencanaan wilayah dan proyek infrastruktur

Selain itu, RUU ini membuka ruang bagi lembaga pemerintah untuk melakukan inventarisasi wilayah adat secara akurat, yang selama ini terhambat oleh data yang tidak terintegrasi.

Tantangan Kedepan

Walaupun pengesahan RUU menjadi langkah maju, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, antara lain:

• Kebutuhan sinkronisasi data tanah adat dengan sistem pertanahan nasional
• Penguatan kapasitas lembaga pengawas untuk menegakkan sanksi bila terjadi pelanggaran
• Penyesuaian regulasi sektoral, seperti pertambangan dan perkebunan, agar selaras dengan ketentuan baru

Pemerintah dan DPR berjanji akan membentuk tim monitoring khusus untuk memastikan bahwa implementasi tidak hanya menjadi teks semata, melainkan memberikan dampak positif bagi masyarakat adat.

Dengan demikian, pengesahan RUU Masyarakat Adat tidak hanya menegakkan konstitusi, tetapi juga menjadi landasan bagi Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman budaya serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.