Masyarakat Sipil Desak Pembentukan TGPF untuk Transparansi Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Kelompok masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut pembentukan Tim Gabungan Penyelidikan Fakta (TGPF) guna memastikan proses hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap wartawan Andrie Yunus berjalan secara terbuka dan akuntabel.

Andrie Yunus, seorang jurnalis yang dikenal kritis, menjadi korban penyiraman zat cair berwarna putih yang diduga mengandung bahan kimia keras pada akhir 2023. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan pers serta prosedur penegakan hukum di lingkungan militer.

Berbagai organisasi non‑pemerintah menilai bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh peradilan militer tidak memberikan cukup ruang bagi publik untuk mengawasi prosesnya. Mereka menyoroti kurangnya akses informasi, minimnya transparansi prosedural, serta potensi konflik kepentingan karena kasus tersebut melibatkan unsur TNI.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil:

• Pembentukan TGPF yang melibatkan perwakilan independen, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia.
• Penyediaan dokumen investigasi secara lengkap kepada publik, termasuk laporan forensik dan saksi mata.
• Penetapan jadwal sidang yang dapat diakses secara daring bagi masyarakat luas.
• Penegakan prinsip non‑diskriminasi dan perlindungan saksi serta korban selama proses persidangan.
• Pengawasan independen terhadap keputusan akhir agar tidak memihak pada kepentingan militer.

Pihak militer belum memberikan komentar resmi terkait permintaan tersebut, namun mereka menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, komunitas jurnalistik menilai pembentukan TGPF sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Jika tuntutan ini dipenuhi, diharapkan proses hukum tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mampu memberikan keadilan yang nyata bagi Andrie Yunus serta menegakkan prinsip kebebasan pers di Indonesia.