Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi Bagi Manipulasi Laporan BUMN, Kita Tak Mau Permainan Angka!

LintasWarganet.com – 16 Agustus 2026 | Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) kerap dilakukan secara seenaknya, tanpa akuntabilitas. Ia bahkan berencana untuk mengusut jajaran direksi BUMN dalam tiga dekade terakhir. Prabowo menyindir adanya praktik manipulasi laporan keuangan yang seolah-olah mencatatkan keuntungan.

Menurut Prabowo, pemerintah menemukan persoalan ini setelah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara. Saat itulah terdata bahwa terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya. Prabowo berencana mengusut direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, dan membuka kemungkinan pemberian pengampunan bagi pihak yang mengakui kesalahan.

Pemprov DKI Optimalisasi Pengelolaan Sampah TPS 3R untuk Lingkungan Hijau

B Bisnis

18 hari

Prabowo berbicara mengenai jumlah entitas BUMN yang ternyata mencapai 1.074. Ia menduga banyak BUMN yang berjalan tanpa akuntabilitas. 'Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074. BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,' kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilainya tidak produktif. Bahkan, Prabowo menyindir adanya praktik manipulasi laporan keuangan yang seolah-olah mencatatkan keuntungan. 'Saya laporkan semua, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, ngarang saja itu untungnya,' kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026).

Pengemudi Ojol Lebih Memilih Jadi Pengusaha Mikro, Kata Menteri UMKM

B Bisnis

39 hari

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah menemukan persoalan ini setelah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara. Saat itulah terdata bahwa terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya. Prabowo berencana mengusut direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, dan membuka kemungkinan pemberian pengampunan bagi pihak yang mengakui kesalahan.

Prabowo berbicara mengenai jumlah entitas BUMN yang ternyata mencapai 1.074. Ia menduga banyak BUMN yang berjalan tanpa akuntabilitas. 'Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074. BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,' kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Kenaikan Harga BBM Mendorong Warga Bermigrasi ke Biodiesel B50: Solusi Cerdas Energi Nasional

B Bisnis

38 hari

Melihat kondisi tersebut, Prabowo berencana mengusut direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Meski demikian, ia juga membuka kemungkinan pemberian pengampunan (amnesty) bagi pihak yang mengakui kesalahan. Untuk itu, Kepala Negara meminta usulan ini dipertimbangkan oleh DPR. 'Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut… untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,' ungkapnya. 'Tapi saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui… Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,' imbuh Prabowo.

Kesimpulan: Prabowo berencana mengusut direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, dan membuka kemungkinan pemberian pengampunan bagi pihak yang mengakui kesalahan.