Ekonom Perampingan BUMN Harus Ciptakan Nilai Tambah Bagi Negara

LintasWarganet.com – 13 Juli 2026 | Ekonom perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi negara. Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perampingan haruslah didasarkan pada prinsip nilai tambah bagi negara. Dalam konteks ini, nilai tambah merujuk pada kemampuan BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Toto Pranoto mengemukakan bahwa perampingan BUMN harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi lainnya. Ia menekankan bahwa BUMN harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan swasta, serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasionalnya.

Lahan Bekas Tambang Bisa Dimanfaatkan jadi Lokasi PLTS Kejar Target 100 GW, Masa Depan Energi Terbarukan

E Ekonomi

12 hari

Ekonom perampingan BUMN juga harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Toto Pranoto mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perampingan haruslah diukur berdasarkan hasil yang dapat dilihat, seperti peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kinerja Penjualan Ritel Juni 2026 Beragam Ini Penjelasan Mengapa Tiap Kota Berbeda: Analisis Terbaru

E Ekonomi

5 hari

Lebih lanjut, Toto Pranoto menekankan bahwa perampingan BUMN haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa BUMN harus memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan aksesibilitas produk dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BTN Perluas Akses Kepemilikan Rumah dengan Membangun Jaringan Data BPS

E Ekonomi

7 hari

Dalam kesimpulan, Ekonom perampingan BUMN haruslah didasarkan pada prinsip nilai tambah bagi negara. Toto Pranoto mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perampingan haruslah diukur berdasarkan hasil yang dapat dilihat, serta haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.