KPPU Ungkap Skandal Kartel Bunga Pinjaman Online: Denda Rp755 Miliar dan 5 Pinjol Tak Kooperatif

LintasWarganet.com – 27 Maret 2026 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis, 26 Maret 2026, menyampaikan keputusan penting terkait praktik kartel suku bunga pada industri pinjaman online (pinjol). Majelis Komisi KPPU memutuskan bahwa 97 perusahaan fintech peer‑to‑peer lending, yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), melanggar Pasal 5 Undang‑Undang No.5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Rincian Denda dan Pelanggaran

Secara total, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp755 miliar kepada seluruh terlapor. Besaran denda beragam, mulai dari Rp1 miliar hingga lebih dari Rp100 miliar per perusahaan. Dua perusahaan menempati posisi termahal: PT Pintar Inovasi Digital (Asetku) dikenai denda Rp100,9 miliar, diikuti PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) dengan denda Rp100,3 miliar. Sisanya menerima sanksi antara Rp1 miliar hingga Rp20 miliar, tergantung pada tingkat keterlibatan dalam kartel.

Kelompok Tidak Kooperatif

Di antara 97 terlapor, ada lima perusahaan yang menunjukkan sikap tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Kelima perusahaan ini menolak memberikan data yang diminta KPPU, menghambat pengumpulan bukti, serta menolak hadir dalam sidang lanjutan. Sikap ini memperparah posisi mereka di mata regulator, meskipun nilai denda yang dikenakan tidak selalu lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang kooperatif.

Praktik Kartel Bunga 0,8 %

Investigasi mengungkap bahwa sebagian besar perusahaan terlibat dalam penetapan suku bunga maksimum secara kolektif, yang dalam beberapa kasus mencapai 0,8 % per hari. Penetapan batas atas ini tidak bersifat mengikat secara hukum, namun berfungsi sebagai pedoman yang memfasilitasi koordinasi harga di antara pelaku pasar. Akibatnya, persaingan harga tereduksi secara signifikan, menimbulkan kerugian bagi konsumen yang harus membayar bunga di atas tingkat pasar yang wajar.

Proses Hukum yang Panjang

• 14 Agustus 2025: Pemeriksaan pendahuluan dimulai dengan pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran.
• Sepanjang 2025‑2026: Terlapor secara kolektif menolak temuan laporan, memicu pemeriksaan lanjutan.
• 26 Maret 2026: Majelis Komisi memutuskan pelanggaran dan mengumumkan sanksi denda.

Selama persidangan, KPPU menegaskan bahwa semua prosedur formil telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Keberatan yang diajukan oleh terlapor terkait kewenangan KPPU, cacat prosedural, dan ketidakhadiran saksi kunci ditolak karena tidak terbukti mengganggu keabsahan proses.

Implikasi Bagi Industri Fintech

Keputusan KPPU ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ekosistem fintech di Indonesia. Penetapan suku bunga secara kolektif tidak hanya melanggar hukum persaingan, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen. Regulasi yang lebih ketat dan transparansi dalam penetapan suku bunga diperkirakan akan menjadi fokus utama KPPU ke depan.

Selain sanksi finansial, KPPU menginstruksikan semua terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20 % dari nilai denda dalam waktu 14 hari bagi yang mengajukan keberatan. Kegagalan mematuhi perintah ini dapat mengakibatkan tindakan eksekusi tambahan.

Dengan total denda Rp755 miliar, kasus ini menjadi salah satu penyelesaian persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari segi jumlah terlapor maupun dampak sektoral. Diharapkan keputusan ini akan menurunkan praktik kartel di pasar pinjaman daring dan mendorong kompetisi yang lebih sehat, sehingga konsumen dapat menikmati suku bunga yang lebih wajar.

Secara keseluruhan, keputusan KPPU menegaskan komitmen regulator dalam menegakkan persaingan usaha yang adil dan melindungi kepentingan publik. Pengawasan yang lebih intensif diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa, sekaligus memacu inovasi fintech yang berorientasi pada pelayanan konsumen tanpa mengorbankan prinsip persaingan sehat.