Tag Archives: Transparansi

BPKH dan Lemhannas RI Perkuat Kolaborasi Bangun SDM Berkarakter untuk Pengelolaan Dana Haji yang Amanah

BPKH dan Lemhannas RI Perkuat Kolaborasi Bangun SDM Berkarakter untuk Pengelolaan Dana Haji yang Amanah

LintasWarganet.com – 01 Agustus 2026 | BPKH dan Lemhannas RI Perkuat Kolaborasi Bangun SDM Berkarakter untuk Pengelolaan Dana Haji yang Amanah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji di Indonesia. Dengan sinergi ini, diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin yang mampu menjaga kepercayaan serta memperkuat tata kelola keuangan haji sesuai …

Pengacara Andrie Yunus Desak KY Percepat Pemeriksaan Hakim Militer

Pengacara Andrie Yunus Desak KY Percepat Pemeriksaan Hakim Militer

LintasWarganet.com – 01 Agustus 2026 | Pengacara Andrie Yunus Desak KY Percepat Pemeriksaan Hakim Militer merupakan tuntutan yang dibuat oleh tim pengacara Andrie Yunus untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap hakim militer yang terlibat dalam perkara Andrie Yunus. Pengacara Andrie Yunus Desak KY Percepat Pemeriksaan Hakim Militer ini merupakan langkah lanjutan …

Pantauan KPK untuk Cegah Korupsi KPK Pantau Proyek Infrastruktur Strategis MYP Rp3,7 Trilun di Sulsel

Pantauan KPK untuk Cegah Korupsi KPK Pantau Proyek Infrastruktur Strategis MYP Rp3,7 Trilun di Sulsel

LintasWarganet.com – 31 Juli 2026 | Upaya Cegah Korupsi KPK Pantau Proyek Infrastruktur Strategis MYP Rp3,7 Trilun di Sulsel semakin ditingkatkan dengan kehadiran Tim Satuan Tugas (Satgas) IV.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV KPK. Mereka melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur strategis Multi-Years Project (MYP) tahun 2025-2027. …

6 Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial Buntut Gunakan Undang-Undang yang Sudah Dibatalkan MK: Kasus Beri Ekspektasi Tinggi

6 Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial Buntut Gunakan Undang-Undang yang Sudah Dibatalkan MK: Kasus Beri Ekspektasi Tinggi

LintasWarganet.com – 31 Juli 2026 | 6 hakim di Jakarta dilaporkan ke Komisi Yudisial karena menggunakan Undang-Undang Koperasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pelapor telah mengajukan kasasi untuk membatalkan putusan cacat tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menimbulkan kebuntuan dalam proses hukum. Pelapor mengklaim bahwa putusan cacat tersebut …

MK Tegaskan Dana Pendidikan 20 Persen Fokus pada Siswa, Guru, dan Sekolah, MBG Harus Dipisahkan

MK Tegaskan Dana Pendidikan 20 Persen Fokus pada Siswa, Guru, dan Sekolah, MBG Harus Dipisahkan

LintasWarganet.com – 31 Juli 2026 | Badan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa dana pendidikan 20 persen harus diprioritaskan untuk kepentingan siswa, guru, dan sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Putusan MK ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan dan memastikan …