Tag Archives: Polri

Garap TPPU Kasus Narkoba Jaringan Ko Erwin, Bareskrim Polri Bertekad Miskinkan Seluruh Pelaku

LintasWarganet.com – 08 Mei 2026 | Polri melalui Bareskrim menegaskan komitmen kuat untuk menggali TPPU dalam rangka memutus alur keuangan jaringan narkoba yang dipimpin oleh Ko Erwin. Penyelidikan terbaru mengungkap bahwa para pelaku tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkotika, tetapi juga mengoperasikan jaringan pencucian uang yang melibatkan aset-aset bernilai tinggi. …

Read More »

Marak Kekerasan Seksual di Pesantren, Menag Susun Aturan Baru untuk Pengawasan dan Penindakan

LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren kembali mencuat setelah sejumlah laporan muncul dari berbagai daerah. Korban umumnya adalah santri perempuan yang mengalami pelecehan, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual oleh pihak internal maupun eksternal pesantren. Data Kementerian Agama yang dirilis pada awal tahun ini mencatat lebih …

Read More »

KPRP Ungkap Alasan Tak Usulkan Polri Di Bawah Kementerian

LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menegaskan bahwa mereka tidak mengajukan usulan penempatan Polri di bawah kementerian manapun. Keputusan ini diambil setelah serangkaian kajian mendalam mengenai implikasi struktural, hukum, dan operasional bagi institusi kepolisian. Berikut beberapa alasan utama yang disampaikan KPRP: Kemandirian Institusi: Polri harus …

Read More »

Penugasan Polisi di Luar Struktur Bakal Diatur Lebih Rinci

LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Komisi Percepatan Reformasi Polri (Kemenko Polri) telah mengajukan rangkaian aturan yang lebih terperinci mengenai penugasan anggota kepolisian di luar struktur organisasi resmi. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi Polri yang dijadwalkan selesai pada tahun 2024. Aturan baru menekankan tiga aspek utama: kejelasan jabatan, …

Read More »

Komisi III DPR: RUU Polri Berpotensi Menjadi Inisiatif Pemerintah

LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Sahroni, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peluang untuk dijadikan inisiatif pemerintah. Ia menekankan pentingnya revisi undang‑undang kepolisian sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme institusi kepolisian. Peningkatan mekanisme pengawasan …

Read More »