Tag Archives: Penyelewengan

Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc untuk Mengatasi Kekayaan Negara di BUMN

Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc untuk Mengatasi Kekayaan Negara di BUMN

LintasWarganet.com – 16 Agustus 2026 | Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, ingin membentuk pengadilan adhoc untuk mengatasi kekayaan negara yang tidak tepat di BUMN. Pernyataan ini disambut dengan baik oleh Istana Negara, yang menyatakan bahwa pengadilan adhoc tidak bertujuan untuk melawan atau menindas BUMN, melainkan untuk membenahi perusahaan-perusahaan negara. Prasetyo …

Kejagung Serius Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus Febrie, Sahroni Nilai Prosesnya

Kejagung Serius Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus Febrie, Sahroni Nilai Prosesnya

LintasWarganet.com – 25 Juli 2026 | Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Nilai Kejagung Serius Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus Febrie. Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan ketegasannya dengan memeriksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung telah menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi dan penyelewengan yang ada. Sahroni, Wakil Ketua …

Jawab Kritik Hentikan MBG Kepala BGN Sudaryono Itu Tender Politik Presiden Prabowo: Tinjauan Lengkap

Jawab Kritik Hentikan MBG Kepala BGN Sudaryono Itu Tender Politik Presiden Prabowo: Tinjauan Lengkap

LintasWarganet.com – 23 Juli 2026 | Jawab Kritik Hentikan MBG Kepala BGN Sudaryono Itu Tender Politik Presiden Prabowo menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Badan Geologi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan bahwa Moratorium Bisnis Geologi (MBG) adalah tender politik Presiden Prabowo. Fokus BGN memperbaiki tata kelola dan cegah penyelewengan …

Menkeu Purbaya Ancam Pembubaran Bea Cukai Jika Korupsi Tak Diperbaiki

Menkeu Purbaya Ancam Pembubaran Bea Cukai Jika Korupsi Tak Diperbaiki

LintasWarganet.com – 04 Juli 2026 | Tahun ini, korupsi dan penyelewengan di Bea Cukai menjadi sorotan publik. Menghadapi keadaan tersebut, Menkeu Sri Mulyani Purbaya siapkan skenario pembubaran Bea Cukai jika korupsi dan penyelewengan tak diperbaiki dalam 1 tahun. Langkah ini merupakan tindakan keras untuk mengatasi kelemahan dalam sistem perpajakan yang …