Tag Archives: Korupsi

Cegah Pencatutan Nama, Komisi III DPR Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pihak ketiga dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Anggota komisi menilai bahwa langkah tersebut krusial untuk menghindari praktik pencatutan nama serta mengurangi potensi ketidakadilan hukum di Indonesia. Dalam rapat komisi yang dilaksanakan pada …

Read More »

Ketua DPRD Magetan Sutarno Menangis Saat Ditahan Kejaksaan dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan, Sutarno, tidak dapat menahan tangis ketika ia digiring oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Magetan pada sore hari Kamis, 23 April 2024. Penahanan tersebut dilakukan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana Pokoknya (Pokir) yang diduga melanggar hukum. Sitarah …

Read More »

KPK Pastikan Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan di Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmen untuk mengungkap secara menyeluruh peran Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023‑2024. Kasus ini muncul setelah munculnya indikasi adanya manipulasi alokasi kuota haji yang melibatkan sejumlah pejabat dan pelaku bisnis. Fuad Hasan, …

Read More »

KPK Dorong Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik hingga Dua Periode

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) maksimal dua periode. Usulan ini bersumber dari masukan kader internal partai yang menginginkan pergantian kepemimpinan secara teratur demi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selama …

Read More »

KPK Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Kaderisasi Capres, dan Larangan Sumbangan Perusahaan

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26 April 2024) mengajukan serangkaian usulan reformasi partai politik yang bertujuan meningkatkan integritas proses pemilihan umum mendatang. Usulan utama mencakup tiga poin penting: pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (Ketum) maksimal dua periode berturut‑turut, penetapan syarat kaderisasi …

Read More »

Diperiksa KPK Tiga Kali, Khalid Basalamah Balikkan Uang Rp 8,4 Miliar

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah, pendiri dan pimpinan Uhud Tour, mengumumkan bahwa ia telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian tersebut terjadi setelah ia menjalani tiga kali pemeriksaan oleh KPK terkait dugaan keterlibatan dana tersebut dalam kasus korupsi. Pemeriksaan pertama …

Read More »

PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keraguan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum (Ketum) partai politik dapat menjadi jaminan efektif dalam memerangi korupsi. Menurut tokoh PKB, masalah korupsi lebih berkaitan dengan budaya internal partai dan kurangnya mekanisme pengawasan yang transparan. PKB menekankan bahwa selain menetapkan …

Read More »

PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta peninjauan kembali sistem tingkatan kaderisasi dalam partai politik. PKB menegaskan bahwa mekanisme yang saat ini diterapkan sudah selaras dengan visi‑misi partai dan tidak memerlukan intervensi eksternal. Untuk memperkuat mekanisme internal, PKB mengusulkan …

Read More »

PKB Nilai Usulan KPK Wajib Calon Presiden dan Wakil Presiden Kader Partai

LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memiliki latar belakang sebagai kader partai sebagai langkah yang menarik namun perlu dipertimbangkan secara mendalam. Usulan tersebut muncul dalam konteks persiapan Pemilihan Umum 2024, …

Read More »