Tag Archives: Insentif Pajak

LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menegaskan kebijakan fiskal baru yang ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini membagi insentif pajak menjadi dua tingkatan berdasarkan omset tahunan. UMKM yang mencatat omset hingga Rp 4,8 miliar per tahun …

LintasWarganet.com – 26 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia memutuskan menunda pelaksanaan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam bentuk Diskon Tarif PPN (DTP) dengan tarif antara 40 hingga 100 persen bagi kendaraan listrik. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya, yang menjelaskan alasan strategis di balik penundaan serta rencana kebijakan selanjutnya. …

LintasWarganet.com – 21 Mei 2026 | JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan serangkaian kebijakan strategis yang menargetkan pertumbuhan signifikan di pasar karbon domestik, penyediaan dana berbasis devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), serta insentif fiskal untuk emiten yang meningkatkan free float. Langkah-langkah tersebut diharapkan mendorong likuiditas, transparansi, …

LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan sedang menyusun skema insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV). Skema tersebut berupa pengurangan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Daftar Tarif Penurunan (PPN DTP) dengan tarif antara 40% hingga 100% tergantung pada beberapa faktor. Tujuan …

LintasWarganet.com – 05 Mei 2026 | Pembawa kebijakan fiskal Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya, mengumumkan paket insentif pajak 0 persen bagi perusahaan yang menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan Bali. Kebijakan ini dirancang untuk menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional yang kompetitif, sekaligus mengundang masuknya investasi asing langsung (FDI) …

LintasWarganet.com – 05 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk terus memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini juga mencakup pengecualian dari sistem pembatasan lalu lintas ganjil‑genap, sehingga kendaraan listrik tidak terpengaruh oleh aturan tersebut. …

LintasWarganet.com – 17 April 2026 | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk menstimulasi pertumbuhan sektor industri padat karya dan pariwisata dengan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja di kedua sektor tersebut. Skema insentif tersebut mencakup karyawan dengan penghasilan bruto tahunan tidak melebihi Rp 72 juta. Beban …