PTUN Tolak Keberatan UGM Soal Ijazah Jokowi, Perkuat Putusan KIP

LintasWarganet.com – 03 Agustus 2026 | PTUN Tolak Keberatan UGM Soal Ijazah Jokowi, Perkuat Putusan KIP

JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak keberatan yang diajukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 055/X/KIP-PSI/2025. Putusan KIP tersebut menyatakan salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

Tanggapi Putusan PTUN UIN Syarif Hidayatullah Pastikan Proses Belajar Mengajar Tidak Terdampak

P Politik

18 hari

PTUN menguatkan putusan KIP tersebut.

Sebelumnya, KIP mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Dalam perkara ini, UGM menjadi Termohon.

PTUN menolak keberatan UGM dan menguatkan putusan KIP.

Berikut adalah perkembangan kasus ini:

• KIP mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025.
• UGM menjadi Termohon dalam perkara ini.
• PTUN menolak keberatan UGM dan menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kisah Inspiratif Rofi, Anak Pedagang Ikan Keliling yang Lolos SNBP dan Kuliah di UGM

P Pendidikan

17 hari

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Todung Mulya Lubis: Perjanjian Resiprokal Indonesia-AS Harusnya Batal

P Politik

6 hari

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Kasus ini menyangkut salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Putusan KIP menyatakan bahwa salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.

PTUN telah menolak keberatan UGM.

PTUN telah menguatkan putusan KIP.

Jakarta, Kamis 3 Agustus 2026