LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 15 Agustus 2026 | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menegaskan bahwa izin kewarganegaraan ganda untuk diaspora sangat terbatas dan selektif. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang ketat dalam memberikan izin kewarganegaraan ganda kepada warga negara Indonesia yang telah menetap di luar negeri.
Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin kewarganegaraan ganda kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai atau tidak memiliki pendapatan yang stabil. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin kewarganegaraan ganda kepada mereka yang memiliki keterlibatan dengan kegiatan ilegal atau tidak memiliki integritas.
Wakil Ketua DPR ini juga menekankan bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang jelas dalam memberikan izin kewarganegaraan ganda. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kriteria yang ketat dalam menentukan siapa yang layak menerima izin kewarganegaraan ganda. Kriteria ini meliputi kemampuan ekonomi, pendapatan stabil, integritas, dan keterlibatan dengan kegiatan ilegal.
Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin kewarganegaraan ganda kepada mereka yang hanya ingin meninggalkan Indonesia karena alasan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang ketat dalam mengatur migrasi dan tidak akan memberikan izin kewarganegaraan ganda kepada mereka yang hanya ingin meninggalkan Indonesia karena alasan ekonomi.
Jadi, jika Anda ingin memiliki izin kewarganegaraan ganda, Anda harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, pendapatan stabil, integritas, dan tidak memiliki keterlibatan dengan kegiatan ilegal. Anda juga harus memiliki alasan yang kuat untuk meninggalkan Indonesia dan tidak hanya karena alasan ekonomi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menegaskan bahwa izin kewarganegaraan ganda sangat terbatas dan selektif. Jika Anda ingin memiliki izin kewarganegaraan ganda, Anda harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, pendapatan stabil, integritas, dan tidak memiliki keterlibatan dengan kegiatan ilegal.
