Dosen Unhas Kritik Gubernur Sulsel: Kita Ini Negara Demokrasi, Bukan Kerajaan!

LintasWarganet.com – 10 Juli 2026 | Dalam sebuah pernyataan yang menggugah perhatian publik, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), Endang Sari, mengkritik Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terkait tanggapannya terhadap aksi protes warga yang menanam pohon pisang di jalan rusak. Menurut Endang, pernyataan Gubernur seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi yang mengutamakan dialog dan komunikasi terbuka, bukan justru menolak kritik yang disampaikan oleh masyarakat.

Endang Sari menegaskan, “Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan!” Ia menambahkan bahwa setiap pejabat publik, terutama gubernur, harus siap menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Tindakan merespons kritik dengan ancaman atau penolakan, menurutnya, sangat tidak sesuai dengan etika pemerintahan yang baik.

Dukungan Pemprov Sumut untuk Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung – Penang Port Semakin Kuat

P Politik

10 hari

Menanggapi aksi warga yang menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak, Endang mengatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat adalah bagian integral dari sistem demokrasi. “Menjawab kritik dengan ancaman adalah hal yang saya kira sangat salah dilakukan oleh seorang pejabat publik. Konsekuensi menjadi pejabat publik adalah harus terbuka terhadap kritik masyarakat,” ujarnya.

Endang juga mengingatkan bahwa jabatan gubernur adalah amanah yang diberikan rakyat melalui pemilihan, sehingga masyarakat berhak untuk menuntut pelayanan publik yang layak. Ia menjelaskan bahwa kritik merupakan kontrol penting bagi jalannya pemerintahan yang baik.

IHSG Diprediksi Lanjut Menguat pada 8 Juli, Intip Rekomendasi Saham AADI, BKSL, INCO, dan PTRO

P Politik

8 hari

Dalam konteks ini, Dosen Unhas kritik Gubernur Sulsel, Endang Sari: Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan [titlebase] menjadi sangat relevan. Ia menekankan pentingnya adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi demokrasi.

Seiring dengan kritik yang dilontarkan Endang, diskusi tentang desentralisasi dan otonomi daerah juga semakin mengemuka di Sulawesi Selatan. Baru-baru ini, Badan Pengkajian MPR menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Makassar. Diskusi ini mengangkat tema tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Dr. Hj. Hindun Anisah, menyatakan bahwa desentralisasi perlu dipahami sebagai instrumen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Gencatan Resmi Berakhir! Perang AS-Iran Pecah Lagi Hanya Sehari Jelang Pemakaman Khamenei

P Politik

7 hari

Dalam konteks ini, penting bagi setiap pejabat publik untuk mendengarkan suara rakyat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Endang Sari, melalui kritiknya terhadap Gubernur Sulsel, telah menegaskan kembali bahwa dalam sistem demokrasi, suara rakyat harus didengar dan dihargai.

Dengan demikian, Dosen Unhas kritik Gubernur Sulsel, Endang Sari: Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan [titlebase] bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi sebuah panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.