LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 04 Juli 2026 | Bupati Langkat, Syah Afandin, terjerat dalam skandal korupsi yang melibatkan miliaran rupiah dari suap dan gratifikasi. Siasat licik Bupati Langkat Syah Afandin raup miliaran dari suap dan gratifikasi, manfaatkan sopir untuk menjalankan aksinya. Dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juli 2026, Afandin ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya.
Kejadian ini bermula ketika KPK menerima laporan tentang adanya kesepakatan jahat antara pihak birokrasi dan swasta. Setelah melakukan penyelidikan, KPK menemukan bahwa Syah Afandin meminta fee proyek sebesar 10 persen dari Dinas Pendidikan dan 17 persen dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) di Kabupaten Langkat. Dari proyek-proyek tersebut, total fee yang diharapkan mencapai sekitar Rp1,1 miliar.
Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp100 juta yang ditemukan di bawah jok mobil sopir Afandin. Uang tersebut adalah bagian dari komitmen fee yang diminta oleh bupati kepada pihak swasta, yaitu Yaqub Abdhal Al Mu’arif, yang juga merupakan mantan tim suksesnya dalam Pilkada 2024.
Selama periode 2025-2026, Syah Afandin dan Yaqub diduga telah menguasai total 80 paket proyek di Dinas Pendidikan senilai Rp9,5 miliar dan lima paket proyek di Disperkim senilai Rp748 juta. Dari proyek-proyek tersebut, Syah Afandin diduga telah menerima suap hingga Rp4,3 miliar, termasuk uang terkait mutasi jabatan serta pengadaan seragam siswa SD.
Dalam penggeledahan yang dilakukan, KPK juga menemukan sejumlah aset lainnya yang diduga merupakan hasil dari praktik korupsi yang dijalankan oleh bupati. Temuan ini menunjukkan betapa besarnya aliran dana ilegal yang mengalir ke kantong Syah Afandin, yang selama ini dipercaya untuk memimpin dan melayani masyarakat.
Kasus ini tidak hanya mengungkap siasat licik Bupati Langkat Syah Afandin raup miliaran dari suap dan gratifikasi, manfaatkan sopir sebagai alat untuk menyalurkan uang, tetapi juga menjadi contoh nyata tentang bagaimana korupsi merusak tatanan pemerintahan daerah. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik lainnya untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, banyak pihak berharap KPK akan terus menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dengan adanya penangkapan ini, diharapkan ada efek jera bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang.