LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 03 Juli 2026 | Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia dan jajaran pimpinan PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik yang melanda berbagai wilayah sepanjang tahun 2026. Permintaan ini disampaikan oleh Bendahara Umum PB PMII, Sainuddin, yang menilai bahwa pemadaman listrik tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan tata kelola yang harus segera ditangani.
Sainuddin mengungkapkan, dugaan manipulasi spesifikasi pasokan batu bara atau Gross As Received (GAR) menjadi perhatian utama. Dia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang sering terjadi telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal,” ujarnya.
Dalam konteks ini, PB PMII juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan. Audit ini diharapkan dapat menguji kesesuaian spesifikasi peralatan saat pengadaan dengan performa aktual yang digunakan di lapangan. Sainuddin menambahkan pentingnya melakukan investigasi terhadap catatan produktivitas harian pembangkit listrik milik PLN untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan langkah preventif yang diambil pemerintah dengan menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan ke PT PLN terpenuhi. Dalam sebuah forum, Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang sebesar 13 juta metrik ton, sementara total kebutuhan PLN mencapai 154 juta metrik ton. Namun, saat ini hanya 141 juta metrik ton yang telah terpenuhi.
“Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu Abu Leke apalagi gitu loh,” ungkap Bahlil. Dia mencurigai adanya halangan dari perusahaan batu bara dalam memenuhi komitmen pasokan, sehingga pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara.
Bahlil menekankan bahwa atas arahan Presiden Prabowo, langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kejadian pemadaman listrik yang merugikan. Selain itu, dia juga mengumumkan rencana pembentukan tim pengadaan energi primer yang melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan PLN, serta di bawah pengawasan aparat penegak hukum. Ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan energi berjalan transparan dan tidak menimbulkan masalah yang sama setiap tahunnya.
Dengan situasi kelistrikan yang semakin kritis, PB PMII minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia menjadi sorotan publik. Tuntutan ini mencerminkan keprihatinan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak oleh pemadaman listrik yang berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah ini akan berdampak lebih luas bagi perekonomian nasional.