LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 01 Mei 2026 | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan peringatan resmi kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia untuk lebih waspada terhadap upaya penipuan yang memanfaatkan nama pejabat BGN. Kasus penyalahgunaan identitas pejabat ini belakangan meningkat, menimbulkan kerugian material dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program gizi nasional.
Untuk mengurangi risiko, BGN memberikan beberapa langkah pencegahan yang harus diikuti oleh setiap pengelola SPPG:
- Verifikasi sumber: Pastikan setiap pesan yang mengatasnamakan pejabat BGN dilengkapi dengan tanda tangan digital atau nomor referensi resmi yang dapat dicek di portal BGN.
- Hubungi langsung: Jika ada keraguan, segera hubungi kantor BGN atau pejabat terkait melalui nomor telepon resmi yang terdaftar di website BGN.
- Jangan membagikan data pribadi atau keuangan: Hindari mengirimkan data sensitif seperti nomor rekening, data pasien, atau dokumen internal tanpa konfirmasi tertulis.
- Lapor ke otoritas: Setiap upaya penipuan yang dicurigai harus dilaporkan ke Unit Pelindungan Informasi BGN dan ke kepolisian setempat.
BGN menegaskan bahwa pejabat lembaga tidak pernah meminta dana atau data melalui kanal pribadi. Seluruh komunikasi resmi BGN selalu menggunakan alamat email berakhiran @bgn.go.id dan nomor telepon yang tercantum di situs resmi.
Direktur Pelayanan Gizi BGN, Dr. Siti Nurhayati, menyatakan, “Kami mengimbau semua pengelola SPPG untuk selalu memeriksa keabsahan setiap permintaan yang datang. Penipuan mengatasnamakan pejabat tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga mengganggu pelaksanaan program gizi yang sangat penting bagi masyarakat.”
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga mendukung upaya ini dengan meningkatkan sosialisasi tentang keamanan siber dan memberikan pelatihan khusus bagi staf SPPG. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menurunkan angka penipuan dan menjaga kelancaran distribusi layanan gizi kepada keluarga miskin, ibu hamil, dan anak balita.