Kemendagri Tegaskan HGB STC Tak Dapat Diperpanjang, DPRD Sebut Pemko Pekanbaru Sesuai Aturan

LintasWarganet.com – 08 Agustus 2026 | Kemendagri Tegaskan HGB STC Tak Dapat Diperpanjang, DPRD Sebut Pemko Pekanbaru Sesuai Aturan menjadi sorotan hangat dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat Tanah Collectief (STC) tidak dapat diperpanjang oleh pihak ketiga. Hal ini karena pengelolaan aset harus mengikuti ketentuan mengenai Barang Milik Daerah dan tidak serta-merta dapat diperpanjang melalui HGB oleh pihak ketiga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan ini membuktikan bahwa Pemko Pekanbaru telah melakukan pengelolaan aset dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemerdekaan Menjangkau Pelosok Malinau: Menumbuhkan Harapan dan Kesejahteraan

P Politik

9 jam

Kemendagri Tegaskan HGB STC Tak Dapat Diperpanjang, DPRD Sebut Pemko Pekanbaru Sesuai Aturan merupakan contoh baik dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik dalam mengelola aset dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pernyataan Kemendagri tentang HGB STC yang tidak dapat diperpanjang oleh pihak ketiga perlu dipahami dan diikuti oleh semua pihak.

Kemendagri Tegaskan HGB STC Tak Dapat Diperpanjang, DPRD Sebut Pemko Pekanbaru Sesuai Aturan juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, aset daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam mengelola aset daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan aset daerah telah menjadi sorotan hangat. Banyak kasus pengelolaan aset daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pernyataan Kemendagri tentang HGB STC yang tidak dapat diperpanjang oleh pihak ketiga merupakan langkah baik dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah.

Menko Polkam: Pemda Harus Sampaikan Informasi Ke Publik

P Politik

15 hari

Kemendagri Tegaskan HGB STC Tak Dapat Diperpanjang, DPRD Sebut Pemko Pekanbaru Sesuai Aturan merupakan contoh baik dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik dalam mengelola aset dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aset daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan aset daerah. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak lainnya dalam mengelola aset daerah.

Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemendagri Tegaskan HGB STC Tak Dapat Diperpanjang, DPRD Sebut Pemko Pekanbaru Sesuai Aturan merupakan contoh baik dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik dalam mengelola aset dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mendagri: Pemerintah Daerah Harus Efisiensi Sebelum Ajukan Tambahan Anggaran

P Politik

18 hari

Kesimpulan dari pernyataan Kemendagri tentang HGB STC yang tidak dapat diperpanjang oleh pihak ketiga adalah bahwa pengelolaan aset daerah perlu dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan aset daerah, transparansi dan akuntabilitas, serta kerja sama dengan pihak lainnya dalam mengelola aset daerah.