Soroti Kekerasan Daycare di Jogja, DPR Minta Izin Dicabut dan Pelaku Dipenjara

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti kasus kekerasan terhadap anak di sebuah pusat penitipan anak (daycare) di Yogyakarta. Insiden yang menimpa beberapa balita ini memicu kecaman luas dari masyarakat serta menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang.

Sejumlah anggota DPR, khususnya komisi yang membidangi perlindungan anak, mengajukan rekomendasi agar izin operasional daycare tersebut dicabut secara permanen. Mereka menekankan bahwa keberlangsungan lembaga yang terlibat dalam pelecehan fisik atau psikologis terhadap anak tidak dapat dibiarkan.

Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh DPR dalam sidang khusus:

• Penarikan izin usaha daycare secara segera, dengan pencabutan yang bersifat final dan tidak dapat dipulihkan.
• Pemrosesan hukum terhadap pelaku kekerasan, termasuk penetapan hukuman penjara yang sesuai dengan Undang‑Undang Perlindungan Anak.
• Peningkatan pengawasan dan inspeksi rutin terhadap semua fasilitas penitipan anak di wilayah Yogyakarta.
• Penerapan sanksi administratif yang lebih berat bagi lembaga yang melanggar standar keamanan dan kesejahteraan anak.

Dalam pernyataannya, anggota DPR menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas nasional. “Tidak ada ruang bagi institusi yang mengabaikan hak dasar anak untuk bermain, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman,” ujar salah satu anggota komisi.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat mekanisme verifikasi latar belakang tenaga pendidik serta menambah frekuensi inspeksi lapangan. Selain itu, DPR menyerukan pembentukan tim khusus yang terdiri dari ahli perlindungan anak, psikolog, dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan kekerasan secara cepat.

Komunitas orang tua dan LSM yang bergerak di bidang hak anak menyambut positif langkah DPR. Mereka berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi respons sementara, melainkan menjadi titik awal reformasi menyeluruh dalam sistem penitipan anak di Indonesia.