Mendagri Tito Dorong Efisiensi dan Percepatan Pencairan Dana Bagi Hasil bagi Daerah yang Menyusut

LintasWarganet.com – 28 Juli 2026 | Kasus pemda menyusut menjadi perhatian Mendagri Tito Karnavian, yang kemudian mengutus tim untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Mendagri Tito juga mendorong agar Menkeu melakukan percepatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang masih memiliki hak penerimaan dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah yang menyusut.

Mendagri Tito berpendapat bahwa permasalahan pemda menyusut bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan politik atau ekonomi, tapi juga oleh faktor internal, seperti kurangnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Mendagri Tito mengatur tim untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah.

Investasi Proyek LNG Masela Mencapai Rp 342 Triliun, Bahlil Sebut Investasi Proyek LNG Masela Tembus Rp 342 Triliun

P Politik

31 hari

Pada saat yang sama, Mendagri Tito juga mengutamakan percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang masih memiliki hak penerimaan dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah yang menyusut dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan.

Mendagri Tito juga berpendapat bahwa perlu dibangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, Mendagri Tito mengatur tim untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah.

Fakta Baru Kasus Padang Ati Pekalongan Hasil DNA Negatif Korban Akui Hubungan dengan Orang Lainry: Teka-Teki Terjawab

P Politik

41 hari

Kasus pemda menyusut menjadi perhatian Mendagri Tito, yang kemudian mengutus tim untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Mendagri Tito juga mendorong agar Menkeu melakukan percepatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang masih memiliki hak penerimaan dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah yang menyusut.

Mendagri Tito berpendapat bahwa perlu dibangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, Mendagri Tito mengatur tim untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah.

Putin dan Trump Bicara Panjang di Hari Kemerdekaan AS: Apa yang Terjadi?

P Politik

42 hari

Kasus pemda menyusut menjadi perhatian Mendagri Tito, yang kemudian mengutus tim untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Mendagri Tito juga mendorong agar Menkeu melakukan percepatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang masih memiliki hak penerimaan dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan daerah yang menyusut.