LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 08 April 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa anggaran untuk pengadaan sepeda motor bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak termasuk dalam alokasi tahun anggaran 2024. Menurutnya, dana tersebut baru akan masuk ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2025.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab memastikan penyediaan gizi yang cukup bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Kepala SPPG biasanya membutuhkan kendaraan motor untuk mobilitas lapangan, mengunjungi pos-pos layanan, serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Menkeu Purbaya:
- Pengadaan motor tidak termasuk dalam belanja modal 2024 karena prioritas alokasi dana masih difokuskan pada sektor‑sektor strategis lainnya.
- Anggaran tersebut telah dijadwalkan masuk pada siklus APBN 2025, dengan estimasi nilai pengadaan mencapai ratusan juta rupiah.
- Proses pengadaan akan mengikuti prosedur standar yang meliputi perencanaan, tender terbuka, dan verifikasi kualitas kendaraan.
Reaksi dari kalangan SPPG beragam. Beberapa kepala satuan menyatakan bahwa penundaan alokasi dapat mempengaruhi efektivitas program gizi, terutama di wilayah terpencil yang mengandalkan motor sebagai sarana utama transportasi. Namun, mereka juga menghargai transparansi pemerintah dalam menyampaikan jadwal anggaran.
Para pakar keuangan publik menilai bahwa penempatan anggaran pada 2025 merupakan langkah yang realistis, mengingat tekanan fiskal yang masih tinggi akibat pandemi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi antara kementerian terkait untuk memastikan bahwa setelah dana tersedia, proses pengadaan dapat dilaksanakan secara cepat dan akuntabel.
Dengan masuknya anggaran pada 2025, diharapkan Kepala SPPG dapat segera memperoleh kendaraan yang diperlukan untuk memperkuat jaringan layanan gizi, mempercepat penanganan gizi buruk, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.