ID FOOD Akui Perang Iran Guncang Impor Pangan RI, Minta Subsidi Bunga dan Solusi Plastik

LintasWarganet.com – 08 April 2026 | Jakarta – Konflik militer yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini menimbulkan dampak langsung pada rantai pasok pangan Indonesia. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, salah satu BUMN pengelola cadangan pangan, mengakui bahwa perang di Timur Tengah telah mengganggu impor bahan kemasan plastik serta menambah beban logistik dan biaya bunga bagi program subsidi pangan.

Kelangkaan Biji Plastik Mengancam Rantai Pasok

Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 7 April 2026 bahwa “kami mengalami kesulitan nyata dalam mendapatkan kemasan plastik”. Karena hampir seluruh komoditas strategis—beras, minyak goreng, daging, telur, gula—dibungkus dengan karung atau kantong plastik, kekurangan biji plastik mengancam distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke 420 titik penugasan yang dikelola ID FOOD dari total 1.900 titik Gerakan Pangan Nasional.

Plastik yang paling banyak dipakai, polyethylene (PE) dan polypropylene (PP), diproduksi dari hasil olahan minyak bumi. Konflik di kawasan Timur Tengah, yang menyumbang sekitar 25 % ekspor dunia PE dan PP, menyebabkan gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak mentah. Dampaknya terasa pada impor plastik Indonesia yang pada Februari 2026 mencapai US$ 873,2 juta (≈ Rp 14,78 triliun). Impor utama berasal dari China (US$ 380,1 juta), Thailand (US$ 82,7 juta), Korea Selatan (US$ 66,7 juta), serta Amerika Serikat (US$ 29,9 juta) dan Arab Saudi (US$ 14,9 juta) yang kini berada dalam konstelasi konflik.

Permintaan Subsidi Bunga dan Logistik

Untuk menahan beban biaya, ID FOOD mengajukan permohonan subsidi bunga kepada pemerintah serta dukungan logistik khusus. Tanpa bantuan tersebut, biaya pinjaman untuk pembiayaan impor bahan baku plastik dapat meningkat tajam, memperlambat pengiriman pangan ke wilayah‑wilayah yang paling membutuhkan.

Ancaman Ganda: Perang Timur Tengah dan El Nino

Selain dampak geopolitik, sektor pangan Indonesia kini menghadapi ancaman iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa El Nino “Godzilla” yang diproyeksikan melanda dari April hingga Agustus 2026 berpotensi menurunkan produksi pertanian. Namun, data BPS menunjukkan stok strategis masih surplus, termasuk beras (16,39 juta ton) dan gula (632 ribuan ton). Pemerintah memperkuat ketahanan dengan program biodiesel B50 berbasis tebu, ubi, dan jagung, serta penyediaan 171 ribu unit pompa, traktor, dan peralatan irigasi.

Dampak pada Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan bakar akibat perang dapat menambah biaya operasional nelayan dan menurunkan volume ekspor ikan. Meskipun produksi perikanan meningkat pada 2025, tren penurunan mulai terlihat pada awal 2026 karena tekanan logistik dan energi.

Langkah Pemerintah dan Harapan

• Penetapan subsidi bunga bagi BUMN pangan.
• Peningkatan stok plastik strategis melalui diversifikasi sumber, termasuk pemasok Asia Tenggara.
• Penguatan jaringan distribusi CPP melalui penggunaan kemasan alternatif yang ramah lingkungan.
• Implementasi B50 dan program etanol untuk mengurangi ketergantungan BBM impor.
• Pengadaan alat irigasi dan varietas tahan kekeringan untuk melawan El Nino.

Jika kebijakan ini dapat dijalankan secara terpadu, dampak gangguan impor dan kenaikan biaya logistik dapat diminimalisir, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi konsumen Indonesia.

Secara keseluruhan, perang di Timur Tengah dan fenomena iklim ekstrem menimbulkan tantangan multidimensi bagi ketahanan pangan nasional. Koordinasi antara ID FOOD, kementerian terkait, serta sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan pasokan pangan tetap lancar dan terjangkau.