PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, Faisol: Kebijakan Macam Apa itu yang Perlu Dibongkar!
PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, Faisol: Kebijakan Macam Apa itu yang Perlu Dibongkar!

PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, Faisol: Kebijakan Macam Apa itu yang Perlu Dibongkar!

LintasWarganet.com – 12 Juli 2026 | PPPK paruh waktu ditempatkan di ormas menjadi topik hangat di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Jawa Tengah, Jateng. Menurut Faisol Mahardika, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, kebijakan ini sangat janggal dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Faisol mengungkapkan bahwa banyak PPPK paruh waktu yang ditempatkan di ormas, bukan di instansi yang biasa mereka mengabdi.

"Kebijakan macam apa itu. Memangnya bisa PPPK paruh waktu diperbantukan ke Ormas," kata Faisol kepada JPNN, Minggu (12/7/2026).

Baca juga:

Faisol mengaku sudah mencari tahu kepada pengurus dan anggota Aliansi R2 R3 Indonesia Provinsi Jateng. Hasilnya, cukup banyak PPPK paruh waktu yang ditempatkan di Ormas. Mereka tidak bisa menolak karena keputusan gubernur Jateng sifatnya final.

Aliansi R2 R3 Indonesia mengecam keras kebijakan gubernur Jateng. Faisol juga mempertanyakan landasan apa yang dipakai untuk mengambil keputusan tersebut. "Saya mengecam keputusan gubernur Jateng, masak iya ASN bekerja di bawah naungan ormas dan diperintah-perintah ormas," tegasnya.

Keputusan gubernur Jateng ini dinilai Faisol tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, Aliansi R2 R3 Indonesia menyerukan agar kebijakan ini dibongkar dan diubah. Faisol juga menyerukan agar ASN tidak lagi ditempatkan di ormas.

Baca juga:

Jika kebijakan ini tidak dibongkar, maka ASN akan terus menderita. Mereka tidak akan bisa bekerja dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan kebijakan ini agar ASN bisa bekerja dengan baik dan efektif.

PPPK paruh waktu ditempatkan di ormas tidak hanya di Jateng, tetapi juga di provinsi lain. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Aliansi R2 R3 Indonesia akan terus mengupayakan agar kebijakan ini dibongkar dan diubah. Mereka juga akan terus mengupayakan agar ASN bisa bekerja dengan baik dan efektif.

Baca juga:

Keputusan gubernur Jateng ini dinilai Faisol tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, Aliansi R2 R3 Indonesia menyerukan agar kebijakan ini dibongkar dan diubah.