Menekraf Susun Pedoman Jasa Kreatif untuk Mencegah Persoalan Hukum

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID – Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengumumkan bahwa pemerintah tengah merumuskan pedoman layanan ekonomi kreatif. Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri yang selama ini menghadapi beragam persoalan hukum.

Berbagai kasus sengketa hak cipta, kontrak kerja, perpajakan, serta perizinan telah menjadi kendala utama bagi perusahaan kreatif, baik skala mikro maupun korporasi besar. Tanpa pedoman yang jelas, risiko litigasi meningkat dan menghambat pertumbuhan sektor yang diproyeksikan menyumbang lebih dari 7% PDB nasional.

Pedoman yang sedang disusun akan mencakup beberapa poin krusial, antara lain:

• Definisi resmi layanan kreatif dan klasifikasi jenis usaha.
• Standar kontrak kerja, lisensi, dan perjanjian kolaborasi.
• Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase.
• Ketentuan perpajakan yang sesuai dengan karakter industri kreatif.
• Petunjuk pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Proses penyusunan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri kreatif, serta pakar hukum. Draft awal dijadwalkan selesai pada kuartal ketiga 2024, sementara pedoman final diharapkan terbit sebelum akhir tahun.

Berbagai pihak dalam ekosistem kreatif menyambut baik langkah ini. Asosiasi Pengusaha Seni dan Budaya (APSB) menilai bahwa pedoman akan menurunkan tingkat sengketa dan meningkatkan kepercayaan investor. Namun, beberapa pelaku mengkhawatirkan potensi birokrasi tambahan yang dapat memperlambat operasional harian.

Jika berhasil diimplementasikan, pedoman diperkirakan dapat menurunkan jumlah kasus hukum hingga 30% dalam dua tahun pertama, sekaligus membuka peluang investasi asing yang selama ini enggan masuk karena ketidakpastian regulasi.

Dengan kepastian hukum yang lebih kuat, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.